BERINVESTASI SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH: Tinjauan Suatu Kasus Imajiner

I. Pendahuluan
a. Latar Belakang Masalah

Ketika seseorang memiliki dana lebih, maka kebanyakan orang akan berpikir bagaimana memanfaatkan dana lebih tersebut, ada juga yang berpikir bagaimana memperbanyak atau meningkatkan nilai dari dana tersebut. Salah satu cara memanfaatkan dana lebih adalah melakukan investasi. Cara tersebut, disamping memanfaatkan dana lebih, dapat memperbanyak atau meningkatkan nilai dari dana yang diinvestasikan. Ada banyak cara berinvestasi dan produk investasi yang dapat dipilih antara lain menyimpan dana dalam bentuk deposito di bank, atau berinvestasi di Pasar Keuangan berupa saham, obligasi, atau reksa dana. Ada pula investasi komoditas berharga seperti emas yang banyak dimintai sebagian besar masyarakat. Bagi mayarakat muslim, sebelum berinvesatsi tidak hanya harus mempertimbangkan produk, biaya, keuntungan, dan resiko semata. Kesesuaian investasi dengan Prinsip Syariah adalah faktor penting karena berkaitan dengan hubungan vertikal kepada Allah sebagai bentuk ketaatan menjalani ajaran Islam.

Kehadiran produk investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah tidak lepas dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai lembaga keuangan bank pertama yang menjalankan Prinsip Syariah di Indonesia.  Eksistensi lembaga keuangan syariah terus meningkat hingga akhir tahun 2012 tercatat ada 11 Bank Umum Syariah, 24 Unit Usaha Syariah, dan ratusan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.  Selain lembaga keuangan bank, berkembang pula lembaga keuangan non bank antara lain asuransi syariah, reasuransi syariah, broker syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, modal ventura syariah, dan koperasi syariah.     

Dalam beberapa kasus memilih investasi yang tepat, sebagian besar masyarakat belum memahami secara tepat produk, biaya, keuntungan, dan resiko berinvestasi serta kesesuaian sebuah produk dengan Prinsip Syariah bagi muslim. Berikut ini ada contoh kasus yang terjadi:

Azka adalah seorang anak berusia 17 tahun yang mendapat warisan dari orang tuanya yang meninggal dunia. Orang tua Azka mewariskan uang sebesar Rp10 milyar. Azka ingin menginvestasikan dana tersebut untuk bisnis yang menguntungkan namun sesuai dengan prinsip syariah.  Selain itu, ia ingin dana tersebut disalurkan  dalam beberapa investasi. Dalam salah satu investasinya ia ingin agar dananya dapat diambil sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. Untuk investasi yang lain ia ingin mendapatkan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah.  

Ilham, salah seorang keluarga Azka mengajaknya untuk investasi emas syariah. Ilham menjelaskan bahwa investasi ini sangat menguntungkan karena harga emas tidak pernah turun sehingga investor tidak pernah merugi dan akan mendapat keuntungan yang sudah pasti.

Rafif, salah seorang teman Azka (17 tahun) mengajak Azka untuk bekerjasama dengannya dalam mengembangkan usaha bisnisnya di bisnis kuliner yang ia miliki. Rafif mempunyai kafe kecil yang sangat ramai. Kafe itu menjual berbagai minuman alkohol dan non alcohol serta makanan-makanan ala eropa. Rafif ingin mengembangkan usahanya, namun ia tidak memiliki dana yang cukup. Ia mengajukan pinjaman dana sebesar 100 juta rupiah kepada Azka dengan menjanjikan pengembalian dana pinjaman dalam waktu satu tahun. Ia berjanji akan memberikan tambahan dana ketika mengembalikan pinjamannya sebesar 10% dari pinjamannya karena ia yakin akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Karena mereka sudah saling mengenal dan saling percaya, Rafif berharap peminjaman tersebut tidak perlu dibuat dalam suatu akad.

b. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang kami kemukakan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menentukan perusahaan atau kegiatan usaha yang sesuai dengan Prinsip Syariah?

2. Bagaimana produk serta rukun dan syarat akad yang diterapkan pada investasi berdasarkan Prinsip Syariah?

3. Bagaimana investasi emas syariah dikaitkan dengan kasus yang marak saat ini (non bank) dan investasi emas yang dilakukan pada Bank Syariah?

II. Pembahasan 

a. Perusahaan dan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam menentukan perusahan dan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, kita dapat merujuk kepada terminologi “ekonomi syari’ah” dalam undang-undang, yakni perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, meliputi: (a) bank syari’ah; (b) asuransi syari’ah; (c) reasuransi syari’ah; (d) reksa dana syari’ah; (e) obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; (f) sekuritas syari’ah; (g) pembiayaan syari’ah; (h) pegadaian syari’ah; (i) dana pension lembaga keuangan syari’ah; (j) bisnis syari’ah; dan (k) lembaga keuangan mikro syari’ah.   

Perusahaan dan kegiatan usaha yang menjalankan Prinsip Syariah berpedoman pada asas-asas hukum kegiatan ekonomi yaitu: (1) kebebasan berusaha; (2) pengharaman riba; (3) pengharaman jual beli samar/mengandung sifat penipuan (bai’ al-gharar); (4) pengharaman penyalahgunaan pengaruh untuk mencari harta; (5) pengharaman pemborosan dan kemewahan; dan (6) pengharaman penimbunan harta. 

Berkaitan dengan kasus Azka, bisnis kafe yang dijalankan oleh Rafif bertentangan dengan Prinsip Syariah, karena ia menyediakan minuman alkohol sebagai salah satu fasilitas bagi konsumen. Selain itu, Rafif ingin meminjam uang dengan menjanjikan pemberian uang sebesar 10% di awal perjanjian, sehingga termasuk kategori riba. Sehingga Azka hendaknya tidak menginvestasikan dananya kepada Rafif, kecuali ia tidak menjual alkohol di kafenya dan menggunakan akad mudharabah atau akad musyarakah dengan Azka.  

b. Produk Investasi dan Rukun dan Syarat

Berkaitan dengan kasus yang terjadi pada Azka yang ingin menginvestasikan dananya, salah satu alternatif di bank syariah adalah produk deposito. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.  Adapun di bank syariah, deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan  dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.   

Dalam produk deposito, Bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta mengembangkannya, termasuk akad mudharabah dengan pihak ketiga. 

Dalam produk deposito, ada dua bentuk akad mudharabah, yaitu Mudharabah Muthlaqah (Unrestricted Investment Account) dan Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account). Dalam deposito Mudharabah Muthlaqah, pemilik dana tidak memberikan batasan atas persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Berbeda dengan deposito Mudharabah Muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. 

Berinvestasi dengan produk deposito mendapatkan bagi hasil yang kecil dan tidak dapat diambil sebelum jatuh tempo. Jika diambil sebelum jatih tempo, nasabah akan dikenakan penalti atau denda sebesar 3% dari jumlah dananya. Adapun dari sisi keamanan, dana nasabah di bank dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga tidak khawatir dana hilang jika bank suatu ketika bermasalah. 

Bentuk investasi yang dapat diambil oleh Azka adalah Reksa Dana yang menggunakan Prinsip Syariah. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.  Adapun Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan Prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (sahib al-mal/Rabb al-mal) dengan Manajer Investasi sebagai wakil sahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi. 

Keuntungan investasi melalui reksa dana adalah tingkat likuiditas yang baik, maksudnya adalah kemampuan untuk mengelola uang masuk dan keluar dari reksa dana. Investor reksa dana dapat mencairkan kembali saham/unit penyertaan setiap saat sesuai dengan ketetapan yang dibuat masing-masing reksa dana sehingga memudahkan investor untuk mengelola kasnya.  Selain itu, pengelolaan dana investor dilakukan oleh Manajer Investasi yang profesional dan berkompeten dalam bidang investasi, sehingga investor terhindar dari resiko berinvestasi secara langsung tanpa pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Juga investor dapat memiliki portofolio yang sudah disebar (diversifikasi) dengan modal yang relatif kecil sehingga dapat meminimalisir resiko. 

Berinvestasi di reksa dana pun memiliki resiko perubahan kondisi ekonomi dan politik yang mempengaruhi kinerja perusahaan termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, resiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana. 

c. Investasi Emas Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank

Investasi emas dapat menggunakan produk gadai emas syariah. Menurut Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

1. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn.

2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahn).

3. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Pada dasarnya gadai syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yaitu akad rahn dan akad ijarah. Akad rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagain piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atau utang nasabah. 

Sedangkan akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.    

Baik bank maupun lembaga keuangan non bank menggunakan akad rahn dalam produk investasi emas. Berikut kami kutip mekanisme investasi emas syariah di PT. Golden Traders Syariah di Indonesia: 

PT. Golden Traders Indonesia Syariah menawarkan konsep deposito dengan jaminan emas fisik 24k 999,9%, nasabah mendapat cashback 1,5%- 2% tiap bulan.

Pada prinsipnya GTI itu sama seperti toko emas biasa. GTI memiliki sistem managemen yang lebih baik dimana nasabah tidak perlu khawatir dengan naik turunnya harga emas, emas turun nasabah tetap untung, emas naik nasabah double untung. GTI memberikan keuntungan tetap kepada nasabah setiap bulan tanpa menunggu kenaikan harga emas.

Ada 3 pilihan berinvestasi di GTIS: (1) nasabah pegang emas; (2) nasabah menitipkan emas; dan (3) nasabah gadai emas – bank syariah. Pertama, jika memilih investasi “Pegang Emas” maka nasabah akan memperoleh Emas Logam Mulia 24 Karat + sertifikat keluaran ANTAM + invoice sebagai jaminan investasi.

Kedua, jika memilih investasi “Menitipkan Emas/Tanpa Emas” maka setelah proses transfer, GTIS akan mengirimkan Invoice sebagai bukti kepemilikan dan partisipasi nasabah pada program investasi GTI. Invoice ini akan menjadi tanda bukti nasabah untuk dapat mengklaim pencairan dana investasi pada akhir masa kontrak.

Ketiga, untuk yang pilihan investasi emas “Kerjasama GTI – Bank Syariah Mandiri” nasabah harus datang langsung ke Bank Syariah Mandiri cabang Tanjung Duren Jakarta (rencananya GTIS akan mengadakan kerjasama dengan seluruh cabang BSM di Indonesia) dengan membawa formulir isian yang telah GTIS kirimkan sebelumnya. Selanjutnya nasabah akan dipandu oleh staf bank BSM cabang Tanjung Duren Jakarta. Disana nanti nasabah akan diharuskan membuka rekening BSM (jika belum punya) dan Casb Back/ Profit Sharing nasabah akan dikirimkan setiap bulannya ke rekening tersebut langsung dari rekening PT. Gold Traders International.

III. Kesimpulan

a. Perusahaan dan kegiatan usaha yang menjalankan Prinsip Syariah berpedoman pada asas-asas hukum kegiatan ekonomi yaitu: (1) kebebasan berusaha; (2) pengharaman riba; (3) pengharaman jual beli samar/mengandung sifat penipuan (bai’ al-gharar); (4) pengharaman penyalahgunaan pengaruh untuk mencari harta; (5) pengharaman pemborosan dan kemewahan; dan (6) pengharaman penimbunan harta.

b. Salah satu cara berinvestasi sesuai dengan Prinsip Syariah adalah mengambil produk deposito di Bank Syariah atau investasi pada Reksa Dana Syariah. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Investor harus memahami secara baik produk yang dijelaskan dalam prospektus.

c. Investasi emas syariah menggunakan akad rahn. Saat ini yang terkenal adalah yang dilakukan oleh lembaga keuangan non bank, yaitu PT. Golden Traders Indonesia Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia, Outlook Perbankan Syariah 2013. Jakarta: Bank Indonesia, 2013 diunduh dari www.bi.go.id
Dewi, Gemala Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Cet-4. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.
Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: kencana Prenada Media, 2010.
Karim, A. Adiwarman. Bank islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
Sam, H.M. Ichwan, dkk. Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: DSN MUI, 2011.
Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2000.
Soemitra¸ Andi. Bank dan lembaga Keuangan Islam. Jakarta: Kenana Prenada, 2010.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.