Pages

Kamis, 07 Februari 2013

DANA TALANGAN HAJI: DASAR HUKUM, FAKTA, DAN PENGKAJIAN ULANG TERHADAPNYA


A.   PENDAHULUAN
Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Secara bahasa kata haji berarti al-qashdu (maksud/tujuan) dan secara istilah adalah bertujuan menuju ke Baitullah (Ka’bah) untuk melaksanakan ibadah tertentu dan berziarah tempat-tempat tertentu pada waktu yang tertentu pula.[1] Menunaikannya merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Perintah kewajiban haji tercantum dalam Al-Quran dan Al-Sunnah.[2]
Syarat-syarat untuk menunaikan ibadah haji antara lain Islam, taklif yakni sudah mendapatkan kewajiban menjalankan perintah agama dengan mencapai usia dewasa (balig) dan berakal, dan merdeka (bukan hamba sahaya).[3]


Adapun seorang muslim dikenakan kewajiban menunaikan ibadah haji apabila ia mampu sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. Dalam bahasa Arab, kata mampu menggunakan istilah “al-Istitha’ah”. Kami mengutip perbedaan pendapat ulama mazhab empat tentang makna istitha’ah sebagai berikut:
1.    Mazhab Hanafi berpendapat bahwa makna istitha’ah menjadi 3 macam yakni badan/fisik, harta, dan keamanan. Berkaitan dengan harta adalah bekal dan kendaraan, yakni memiliki bekal untuk pulang dan pergi dan kendaraan adalah sarana transportasi yang digunakan. Untuk bekal adalah yang mencukupi seseorang selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji dan juga harta untuk menafkahi keluarga dan tanggungannya yang ditinggalkan selama dan pasca ibadah haji.
2.  Mazhab Maliki memaknai istitha’ah dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, adanya bekal yang cukup, dan kemampuan perjalanan. Berkaitan dengan bekal yang cukup adalah sesuai dengan kebiasaan manusia. Sedangkan tentang perjalanan, mazhab ini tidak mensyaratakan perjalanan dengan kendaraan secara hakiki, maka berjalan pun jika mampu dibolehkan. Hakikat mampu adalah dapat mencapai perjalanan ke Mekah meskipun dengan usaha yang sulit hingga membuat seseorang sangat pas-pasan. Bahkan bila setelah haji ia menjadi fakir pun karena kehabisan harta dan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan kesulitan ekonomi asal tidak menyebabkan kematian, hukumnya boleh-boleh saja menurut mazhab ini.    
3.    Mazhab Syafii memaknai istitha’ah dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, harta, dan kendaraan. Berhubungan dengan harta adalah yang mencukupi seseorang untuk melakukan perjalanan dan setelah pulang berhaji. Begitu pula bagi keluarga yang ia tinggalkan.
4.   Mazhab Hanbali berpendapat bahwa istitha’ah berkaitan dengan bekal dan kendaraan. Seseorang wajib memiliki bekal dan kendaraan yang baik untuk beribadah haji. Begitu pula tentang bekal bagi keluarga yang ditinggalkan selama ibadah haji wajib dicukupi.[4]
Pada tanggal 02 Februari 1970, setelah mendapatkan permohonan fatwa dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, tentang istitha’ah dalam melakukan ibadah haji, Komisi Fatwa MUI memfatwakan: Bahwa keputusan Musyawarah Alim Ulama yang akan diadakan pada tahun 1975 tentang Istitha’ah yang selengkapnya berbunyi:
“Orang Islam dianggap mampu (Istitha’ah) melaksanakan ibadah haji, apabila jasmaniah, ruhaniah, dan pembekalan memungkinkan ia untuk menunaikan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga,” dianggap telah memadai.[5]  
Setiap muslim memiliki harapan untuk menunaikan ibadah haji, dikarenakan ibadah ini memiliki keutamaan dan kemuliaan tersendiri. Namun biaya ibadah haji yang cukup mahal bagi sebagian kalangan muslim menjadikan mereka kesulitan mengumpulkan harta sesuai dengan kebutuhan haji yang telah disyaratkan. Bagi muslim di Indonesia nominal uang berkisar Rp 35-40 juta. Itu pun belum termasuk bekal untuk keluarga yang ditinggalkan selama pelaksanaan ibadah haji.
Dengan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, muncul terobosan produk yang memfasilitasi setiap muslim di Indonesia untuk dapat mendaftarkan dirinya berhaji dengan fasilitas dana talangan haji dari lembaga keuangan syariah baik bank dan non-bank. Produk dana talangan haji adalah solusi bagi sebagian muslim yang tidak dapat mencukupi biaya haji secara tunai.


B.   DANA TALANGAN HAJI DAN DASAR HUKUMNYA
Dana talangan haji adalah sebuah produk lembaga keuangan syariah baik bank dan non-bank yang memberikan fasilitas pinjaman dana bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji, namun memiliki kekurangan dana untuk melunasi syarat minimal setoran awal sebesar Rp 25.000.000,- untuk mendapatkan kuota haji.
Dasar hukum produk dana talangan haji tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Produk ini berkaitan dengan bidang muamalat yang berkembang sedemikian rupa dan belum dipraktikkan oleh nabi, sahabat, dan ulama-ulama terdahulu. Sehingga dasar hukumnya dapat kita dapatkan dari fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002. Adapun fatwa tersebut memutuskan kebolehan produk ini berdasarkan  dalil-dalil sebagai berikut:
يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُوْدِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ.
“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS al-Maidah: (5): 1)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ الأَمِيْنُ.
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”  (QS al-Qashash: (28): 26)

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ...
"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS al-Baqarah: (2): 282)

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةِ...
“Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan…” (QS al-Baqarah: (2): 280)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ العِقَابِ.
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS al-Maidah: (5): 2)

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ.
“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”  (HR ‘Abd al-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri)

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَاللهُ فِى عَوْنِ العَبْدِ مَادَامَ العَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيْهِ.
“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.” (HR Muslim dari Abu Hurairah)

مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ ...
“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman….” (HR Jamaah)

لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضُهُ وَعُقُوْبَتُهُ.
“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga dirinya dan memberikan sanksi kepadanya.” (HR Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Ahmad)

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.
“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.”

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.
“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani)

الأَصْلُ فِى الْمُعَامَلَاتِ الإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (Kaidah Fikih)

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ.
“Kesulitan dapat menarik kemudahan.” (Kaidah Fikih)

الحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ.
“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.” (Kaidah Fikih)


C.   FAKTA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, ditetapkan bahwa:[6]
1.   Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.  
2.  Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4.   Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah. 
Dengan adanya fatwa diatas, DSN-MUI telah memberikan jawaban atas permohonan fatwa yang diajukan oleh beberapa LKS terkait pembiayaan pengurusan haji termasuk didalamnya dana talangan yang menjadi obyek kajian tulisan ini.
Sebuah contoh misalnya Pak Ali, seorang karyawan swasta, ingin menunaikan ibadah haji, namun ia tidak memiliki dana besar untuk melunasi BPIH atau pun setoran awal sebagai syarat mendapatkan kuota. Ia mendatangi bank syariah untuk mengajukan pembiayaan haji. Diketahui misalnya biaya haji berkisar Rp 35-40 juta. Ia memiliki pendapatan bulanan dari gaji dan sumber lainnya. Maka dalam hal ini, pihak bank dapat menawarkan 2 opsi. Pertama, apakah ia hanya ingin menjadi nasabah dengan produk tabungan haji biasa, sehingga ia bisa mendapatkan kuota bila jumlah tabungannya telah mencapai Rp 25 juta sebagai syarat minimal setoran. Kedua, bank dapat menawarkan dana talangan dengan akad al-Ijarah. Bank memberikan talangan dana sebesar Rp 25 juta agar ia dapat mendaftar dan mendapatkan kuota antrian tunggu. Kemudian ia membayarnya dengan cara mencicil setiap bulan ke bank sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Bank mendapatkan imbalan jasa dengan prinsip al-Ijarah. Bank juga dapat meminta jaminan berupa barang berharga atau pun sertifikat sebagai jaminan dari nasabah. Hal ini sesuai dengan akad al-Qardh.
Dalam praktik di Bank Syariah Mandiri (BSM) misalnya, menurut Hanawijaya, Direktur Bisnis BSM, sistem dana talangan bertujuan membantu calon jamaah untuk mendapatkan porsi haji karena bank membantu pelunasan setoran awal dengan penyertaan kewajiban angsuran cicilan pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Lanjutnya, ia menilai dana talangan haji tidak melanggar prinsip syariah karena fatwa DSN-MUI membolehkan membeli porsi, bukan dalam konteks pergi haji. Jangka maksimal pelunasan dana talangan maksimal 2 tahun. Kalau nasabah gagal melunasi selama 2 tahun ditambah pelunasan sebesar Rp 10 juta, bank bisa membatalkan keberangkatan nasabah.[7]    

  
D.   KASUS KEGAGALAN HAJI DI MATARAM
Kasus tentang dana talangan haji terjadi di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Puluhan warga yang menamakan dirinya Masyarakat Fisabilillah Indonesia (MFI) melakukan aksi di depan kantor Bank Syariah Mandiri (BSM) pada hari Senin, 15 Oktober 2012. Mereka menuntut BSM segera mengembalikan uang yang telah disetorkan sebagai Ongkos Naik Haji (ONH) melalui Koperasi Amanah. Massa MFI juga meminta bank mengembalikan sertifikat tanah mereka.
Menurut penuturan TGH Mastur, koordinator aksi, pihaknya sudah menyetor ONH melalui Koperasi Amanah selama tiga tahun. Namun, mereka belum juga diberangkatkan. Dia menuding pihak BSM telah membuat janji palsu.
Lain halnya dengan pengakuan Mastur. Ia menceritakan bahwa warga yang menjadi nasabah terus ditagih dan pernah diancam akan dihapus kursi haji bila tidak melunasi dana talangan sebesar Rp 15 juta. 
Ada kejanggalan yang dirasakan warga. Pihak koperasi memberikan buku tabungan kepada warga yang menyetor ONH tanpa warga diharuskan menandatangani selembar kertas apapun. Anehnya lagi, dalam rekening yang diterima warga terdapat transaksi penyerahan dan penarikan uang. Warga merasa tidak pernah melakukan transaksi apa pun.[8]
Dalam kasus ini banyak ditemukan kejanggalan terhadap dana warga yang disetorkan. Diketahui bahwa para warga tidak langsung menyetorkan dananya ke bank, tetapi melalui pihak ketiga yakni Koperasi Amanah. Hingga saat ini kasus ini masih berjalan dan sudah diadukan ke Mapolda NTB.


E.   KEMENAG MENGKAJI ULANG DANA TALANGAN HAJI
Kementerian Agama (Kemenag) berencana menertibkan praktik dana talangan yang difasilitasi perbankan dalam pelaksanaan ibadah haji. Kemenag menilai praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip haji. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Anggito Abimanyu mengatakan, Kemenag tengah menyiapkan aturan yang melarang praktik dana talangan haji yang difasilitasi perbankan syariah. Selain dianggap tidak sesuai dengan prinsip haji, penggunaan dana talangan juga telah menyebabkan antrean semakin panjang.
Menurutnya, syarat utama pelaksanaan haji terletak pada kemampuan fisik, finansial, serta kemampuan pengetahuan untuk melaksanakan ritual haji. Namun orang bisa mendapatkan porsi haji hanya bermodalkan uang sebesar Rp 2 juta karena bank akan membantu pelunasan setoran awal yang diangsur dalam kurun waktu tertentu.
Akibatnya, masyarakat yang memenuhi syarat mampu secara finansial harus menunggu dalam rentang waktu yang relative lama untuk naik haji. Anggito mengatakan, direkotrat yang dipimpinnya akan mereviu semua praktik dana talangan haji. Selain bertujuan menghindari penumpukan daftar tunggu (waiting list) haji, langkah penertiban tersebut juga dilakukan untuk menghindari terjadinya tindak penipuan.[9]
Berbeda dengan pendapat Anggito, Ma’ruf Amin, Ketua MUI, menayatakan tidak mempermasalahkan mekanisme penggunaan dana talangan dalam pelaksanaan haji. Mekanisme pinjaman ke bank untuk pelaksanaan haji dibolehkan asalkan tidak ada imbalan atau komisi dalam pengembalian dana talangan. Komisi hanya boleh diterapkan perbankan dalam proses pengurusannya.
Oleh karena itu, ia tidak sepakat dengan pendapat pemerintah. Ia menilai, nasabah yang mengajukan dana talangan belum tentu tidak mampu secara finansial. Bank secara otomatis tidak akan menerima permohonan dana talangan kalau nasabah tak bisa menjamin dapat mengembalikan pinjaman.[10]  


F.    KESIMPULAN
Diakhir tulisan ini, kami memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.    Makna istitha’ah dalam ibadah haji adalah mampu dari sisi kesehatan fisik, kecukupan harta, tersedianya kendaraan, dan keamanan. Meskipun para ulama mazhab memberikan perbedaan definisi, namun tidak terlalu jauh berbeda dari segi maknanya.
2.    Produk dana talangan haji tidak melanggar prinsip-prinsip syariah karena telah dikeluarkan fatwa akan hal tersebut dari Dewan Syariah Nasional MUI. Selain itu, ada manfaat yang dapat dirasakan oleh para nasabah yang menggunakan fasilitas produk ini.
3.    Kemenag menilai produk dana talangan haji ini menyebabkan antrian haji yang sangat panjang dan melahirkan ketidakadilan antara yang mampu membayar secara tunai dan yang mencicil dengan dana talangan bank. Mereka beranggapan produk ini perlu ditinjau atau bahkan dilarang.
4.    MUI masih menganggap produk ini tidak bermasalah karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Ma’ruf Amin, Ketua MUI, nasabah yang mengajukan dana talangan belum tentu tidak mampu secara finansial. Bank secara otomatis tidak akan menerima permohonan dana talangan kalau nasabah tak bisa menjamin dapat mengembalikan pinjaman.


G.   PENUTUP
Sebuah kasus yang terjadi di Mataram belum dapat disimpulkan dan digeneralisir bahwa produk dana talangan haji bermasalah. Kasus yang terjadi lebih cenderung adalah permasalahan di proses administrasi dan penyampaian informasi terhadap nasabah yang kurang terbuka.
Keinginan Kemenag untuk melarang produk dana talangan haji tidak dapat dilakukan secara sepihak. Apalagi poduk ini sudah keluar fatwanya dan berjalan sejak tahun 2002. Adapun mengenai permasalahan antrian yang cukup panjang dan makna mampu secara ekonomi untuk berhaji telah disampaikan oleh Ma’ruf Amin, Ketua MUI.
Kemenag harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan DSN-MUI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa, Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki wewenang secara struktural kepada LKS pemberi fasilitas dana talangan haji, dan lembaga-lembaga keuangan syariah itu sendiri.





[1] Ibadah tertentu antara lain tawaf dll. Waktu tertentu yakni bulan Syawwal, Dzulqa’dah, dan Dzulhijjah. Sedangkan tempat tertentu adalah Ka’bah dan Arafah. Selanjutnya lihat Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Juz 3. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 8.
[2] Perintah menunaikan ibadah haji dalam al-Quran surat Ali Imran: 97, yakni:
وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا.
Sedangkan dalam Al-Sunnah antara lain hadis berikut:
بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.
Lihat Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari. kitab al-Iman, juz 1, cet-1. (Kairo: Dar al-Hadis, 2000), h. 21, hadis no. 8.
[3] Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Juz 3. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 8.
[4] Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Juz 3. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 25. Bandingkan dengan Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah. Juz 1, cet-120. (Kairo: al-Fath li al-I’lam al-Arabi, 2007), h. 431.
[5] Pada waktu fatwa ini keluar, Komisi Fatwa MUI dipimpin oleh Prof. Dr. HAMKA dan sekretaris K.H.M. Syukri Ghozali.
[6] Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002. Diunduh dari www.mui.or.id
[7] “Dana Talangan Ditertibkan.”, Seputar Indonesia terbit Kamis, 4 Oktober 2012, h. 15.
[8] “Gagal Berhaji, Demo Bank.”, Jawa Pos terbit hari Selasa, 16 Oktober 2012 h. 9.
[9] “Dana Talangan Ditertibkan.”, Seputar Indonesia terbit Kamis, 4 Oktober 2012, h. 15.
[10] “Pemerintah Bentuk Tim Evaluasi Dana Talangan Haji.”, Koran Tempo terbit Kamis, 11 Oktober 2012, h. A7.

2 komentar:

  1. berarti pinjam uang di Bank itu boleh walau pun ada bunga nya kan nanti bunga nya kita anggap sebagai upah atau untuk membayar yg bekerja. atau . . . . .

    BalasHapus
  2. Terimakasih banyak AKI karna melalui jalan togel ini saya sekarang sudah bisa melunasi semua hutang2 orang tua saya bahkan saya juga sudah punya warung makan sendiri hi itu semua berkat bantuan AKI JAYA yang telah membarikan angka 4D nya menang 275 jt kepada saya dan ALHAMDULILLAH berhasil,kini saya sangat bangga pada diri saya sendiri karna melalui jalan togel ini saya sudah bisa membahagiakan orang tua saya..jika anda ingin sukses seperti saya hubungi no hp O85-244-015-689 AKI JAYA,angka ritual AKI JAYA meman selalu tepat dan terbukti..silahkan anda buktikan sendiri. 2D 3D 4D 5D 6D

    BalasHapus