KARTU KREDIT DAN KARTU DEBET: KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA KONVENSIONAL DAN SYARIAH

A.     PENGERTIAN KARTU KREDIT

Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (change card) ataupun secara angsuran.[1]

Dalam bahasa Arab, kartu kredit dikenal dengan istilah بِطَاقَةُ الاِئْتِمَانِ yang memiliki pengertian sebagai berikut:

هي بطاقة ممغنطة مسجل عليها اسم الشخص والرقم وتاريخ المنح والصلاحية، ويتم إدخالها فى جهاز الكمبيوتر، ليتأكد البائع من توفر رصيد للمشتري يسمح بعقد هذه الصفقة بالبطاقة، وهنا يبرزها المشتري فى المطاعم والفنادق ومحطات البنزين وشركات تأجير السيارات والأسواق وغير ذلك، ثم يوقع على الفواتير التي تحصلها المنشأة من المصرف أو الشركة مصدرة البطاقة.[2]

Kartu kredit adalah kartu magnetik yang ditandai nama orang dan nomor dan tanggal hibah dan validitas, dan dimasukkan dalam komputer, untuk penjual memastikan ketersediaan kredit kepada pembeli memungkinkan diselenggarakannya kartu transaksi, pembeli memanfaatkannya di restoran, hotel, pompa bensin dan perusahaan penyewaan mobil, pasar, dan sebagainya, dan kemudian menandatangani tagihan diserahkan kepada pihak bank atau perusahaan, sebagai penerbit kartu.

Kartu Kredit dikenal dengan istilah bahasa Inggris credit card. Dalam hal ini, OIC Fiqh Council, sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, memberikan pengertian kartu kredit sebagai berikut:

A credit card is a document that a bank issues to a natural or legal person according to a contract between them. The card holder purchases goods or services from those who accept the card without immediate payment of the price. Payment is made from the account of the bank, who, afterwards, charges the card holder at regular time intervals depending upon the terms of the contract and the situation.[3]

“Kartu kredit adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh bank kepada orang atau badan hukum sesuai dengan kontrak antara mereka. Pemegang Kartu membeli barang atau jasa dari mereka yang menerima kartu tanpa pembayaran langsung dari harga. Pembayaran dilakukan dari rekening bank, yang, setelah itu, biaya pemegang kartu pada interval waktu yang teratur tergantung dari syarat-syarat kontrak dan situasi.”

B.     UNSUR-UNSUR DALAM KARTU KREDIT

Penggunaan Kartu sebagai alat pembayaran dalam berbagai macam transaksi akan melibatkan banyak pihak. Hal ini disebabkan dalam sebuah transaksi sederhana, biasanya masyarakat menggunakan uang sebagai alat tukar. Penggunaan uang sudah sangat lazim dalam kehidupan sehari-hari dan diterima oleh semua orang. Berbeda dengan transaksi yang menggunakan kartu, tidak semua masyarakat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penggunaan kartu dalam hal ini Kartu Kredit dan Kartu Debet, ada unsur-unsur atau pihak-pihak yang terlibat didalamnya antara lain:

1.      Pemegang Kartu adalah pemilik sah dari Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

2.      Penyelenggara adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu baik sebagai prinsipal, penerbit, dan/atau acquirer.

a.       Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

b.      Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

c.       Acquirer adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang, yang dapat memproses data Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang diterbitkan oleh pihak lain.

3.      Pedagang (merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet.[4]

Nasabah Pemegang Kartu akan mendapatkan informasi dari Penerbit dalam lembar tagihan, paling kurang meliputi:

a.       Besarnya minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu;

b.      Tanggal jatuh tempo pembayaran;

c.       Besarnya persentase bunga per bulan dan persentase efektif bunga per tahun (annualized percentage rate) atas transaksi yang dilakukan, termasuk bunga atas transaksi pembelian barang atau jasa, penarikan tunai, dan manfaat lainnya dari Kartu Kredit apabila bunga atas masing-masing transaksi tersebut berbeda;

d.      Besarnya denda keterlambatan pembayaran oleh Pemegang Kartu; dan

e.       Nominal bunga yang dikenakan.[5]

C.     MEKANISME KARTU KREDIT

Penggunaan Kartu Kredit dalam transaksi memiliki mekanisme khusus yang berbeda dengan transaksi tunai menggunakan uang. Untuk memudahkan penjelasan akan mekanisme tersebut, kami sajikan gambar berikut:

Bank Penerbit

Card Holder

Merchant

5

8

7

6

2

1

3

4

Penjelasan gambar sebagai berikut:

1.      Perjanjian antara bank penerbit dengan pihak merchant mengenai penggunaan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan.

2.      Kartu kredit disetujui dengan card holder setuju dengan segala ketentuan kartu kredit yang berlaku di bank yang bersangkutan. Card holder diberikan kartu kredit.

3.      Card holder melakukan transaksi dengan merchant, misalnya membeli barang, membeli jasa hotel dan sebagainya. Card holder membayar kepada merchant atas pembelian barang dan jasa dengan menunjukkan kartu kredit dan menandatangani slip atau langsung di layer.

4.      Merchant menyerahkan barang atau memberikan jasa kepada card holder.

5.      Merchant melakukan tagihan kepada bank.

6.      Bank mengirimkan slip tagihan yang dibuat bank untuk card holder.

7.      Card holder melakukan pembayaran, dapat menggunakan fasilitas ATM atau pendebetan giro, tabungan secara langsung atau secara tunai.

8.      Diskon diberikan kepada merchant.[6]

D.    SYARIAH CARD

Berkenaan dengan Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh Bank Konvensional adalah mengandung unsur-unsur riba, yakni adanya pembebanan bunga kepada pemegangnya.[7] Di lain pihak, sebagian masyarakat, terutama umat Islam, menggunakan Kartu Kredit sebagai salah satu alat pembayaran dalam berbagai macam transaksi, maka perlu dikeluarkan sejenis Kartu Kredit yang tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah salah satu adalah riba.

Oleh sebab itu, maka lahirlah Syariah Card. Pengertian dari Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah.[8]

Dari pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Syariah Card adalah Kartu Kredit yang menggunakan prinsip-prinsip Syariah. Model dan bentuk penggunaannya tidak berbeda dengan Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Bank Konvensional. Meskipun demikian namanya adalah Syariah Card dan tidak disebut dengan istilah Kartu Kredit Syariah.[9]

E.     UNSUR-UNSUR DAN KETENTUAN SYARIAH CARD

Dalam Syariah Card, sebagaimana Kartu Kredit, ada tiga pihak yang terlibat dengan adanya penggunaan kartu ini. Berikut penjelasannya:

1.      Penerbit Kartu (مصدر البطاقة) yakni Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Syariah Card. 

2.      Pemegang Kartu (حامل البطاقة) yakni nasabah pengguna jasa Syariah Card.

3.      Penerima Kartu (merchant, تاجر, atau قابل البطاقة) yakni pedagang atau lembaga jasa yang memiliki kerjasama dengan Penerbit Kartu untuk menerima sebuah dan/atau berbagai transaksi dengan Syariah Card.[10]

Dalam penggunaan Syariah Card, nasabah akan dikenakan biaya-biaya sebagai berikut:

1.      Membership Fee (رسوم العضوية) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.

2.      Merchant Fee adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (أجرة)  atas jasa perantara (سمسرة), pemasaran (تسويق), dan penagihan (تحصيل الدين).

3.      Fee Penarikan Uang Tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (رسوم صحب النقود).

4.      Fee Kafalah; Penerbit Kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas pemberian Kafalah.[11]

Dalam Kartu Kredit ada denda keterlambatan bagi Pemegang Kartu yang lalai menunaikan kewajibannya. Syariah Card memiliki mekanisme tidak jauh berbeda namun dengan bentuk yang lain. Pemegang Kartu yang terlambat membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo akan dikenai biaya sebagai ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit akibat keterlambatannya. Biaya ini disebut dengan istilah Ta’widh (تعويض). Selain adanya biaya ganti rugi, ada pula Denda keterlambatan (late charge) yakni denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.[12]

Adapun Syariah Card memiliki ketentuan yang menjadi batasan dalam mekanisme dan praktiknya. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan menjaga aplikasi Syariah Card tetap menjalankan prinsip-prinsip Syariah yang menjadi tujuan diterbitkannya sebagai solusi atas Kartu Kredit yang diterbitkan Bank atau Lembaga Selain Bank Konvensional. Berikut ketentuan tentang batasan Syariah Card:

a.       Tidak menimbulkan riba.

b.      Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan Syariah.

c.       Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (إسراف), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.

d.      Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

e.       Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan Syariah.[13]  

Muhammad Ayub, sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, mensyaratkan kartu kredit yang berprinsip Syariah harus memenuhi hal-hal berikut:

1.      Iuran tahunan dibebankan atas penerbitan kartu dalam rangka menutup pengeluaran yang berhubungan dengan penerbitan kartu dan penggunannya.

2.      Batas fasilitas kredit yang bebas bunga (interest-free revolving credit line ).

3.      Kartu kredit memberikan hak kepada pemegangnya untuk membayar barang atau jasa yang dibelinya dari pedagang (merchant) yang menerima pembayaran dari pelanggannya dengan menggunakan kartu kredit sampai batas fasilitas kredit tertentu yang ditetapkan oleh penerbit bagi pemegang kartu.

4.      Batas penarikan dana tunai untuk keadaan darurat.

5.      Persentase komisi bagi pedagang yang menerima kartu sebagai alat pembayaran.

6.      Pemegang kartu membayar sejumlah utang pokok setiap bulan dan sisa saldo tertunggak di bulan berikutnya yang tidak dikenakan bunga.

7.      Denda yang dibebankan untuk mencegah terjadinya kelalaian oleh pemegang kartu dan denda tersebut digunakan untuk keperluan amal.

8.      Pemegang kartu harus menggunakan kartu untuk tujuan-tujuan yang tidak dilarang oleh Syariah.[14]

F.      DASAR HUKUM

Dasar hukum kebolehan Syariah Card berdasarkan dalil-dalil antara lain:[15]

a.       Al-Quran: al-Maidah (5): 1 tentang perintah memenuhi akad; al-Isra (17): 34 tentang kewajiban memenuhi janji; Yusuf (12): 72 tentang jaminan; al-Maidah (5): 2 tentang perintah tolong menolong dalam kebajikan dan takwa; al-Furqan (25): 67 tentang larangan berlebihan dalam membelanjakan harta; al-Isra (17): 26-27 tentang larangan menghambur-hamburkan harta secara boros; al-Qashash (28): 26 tentang ijarah, dan al-Baqarah (2): 275 tentang larangan riba.

b.      Al-Hadis: riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin Auf al-Muzani tentang perjanjian; riwayat Ibnu Majah, al-Daruquthni, dan lainnya dari Abu Sa’id al-Khudri tentang larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain; riwayat al-Bukhari dari Salamah al-Akwa’ tentang jaminan utang; riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban dari Abu Umamah al-Bahili, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas tentang penjamin utang; riwayat Abu Dawud dari Sa’id bin Abi Waqqash tentang penyewaan tanah; riwayat Abd al-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri temtang ijarah; riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang menolong orang yang sedang dalam kesulitan; riwayat Jamaah tentang larangan menunda-nunda pembayaran utang padahal mampu; riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid tentang sanksi bagi peminjam yang menuda pembayaran utang padahal mampu; dan riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang anjuran menyegerakan pembayaran utang. 

c.       Kaidah-kaidah fikih dan pendapat ulama berkaitan dengan Kafalah, Qardh, dan Ijarah.

G.    KETENTUAN AKAD SYARIAH CARD

Sebagai sebuah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Syariah Card menggunakan prinsip-prinsip Syariah dalam akadnya. Berikut akad yang ditentukan dalam Syariah Card:

a.       Kafalah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (كامل) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (دين)  yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (أجرة الكفالة).

b.      Qardh; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (مقرض) kepada Pemegang Kartu (مقترض) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.

c.       Ijarah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.[16]

H.    PENGERTIAN KARTU DEBET

Kartu Debet[17] adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang mendapat persetujuan untuk menghimpun dana.[18]

Kartu Debet (Debit Card), yang dapat digunakan sepanjang pemegang kartu memiliki rekening pada institusi penerbit kartu, memberikan hak kepada pemegang kartu untuk menarik dana tunai dan untuk keperluan membayar harga barang-barang dan jasa atas beban rekening pemegang kartu hingga batas jumlah dana yang tersedia pada rekeningnya itu. Kartu Debet dapat digunakan sepanjang pemegang kartu tidak melampaui saldo yang tersedia dalam rekeningnya. Tidak ada beban bunga yang timbul akibat transaksi. Untuk penarikan uang tunai dan pembayaran harga barang dan jasa tersebut, rekening nasabah didebet seketika oleh penerbit kartu. Kartu Debet tidak memberikan fasilitas kredit apa pun kepada pemegang kartu. Pada umumnya institusi penerbit kartu tidak membebankan biaya atas penggunaan kartu, kecuali bila digunakan untuk menarik dana tunai atau membeli mata uang lain melalui institusi lain yang berbeda dengan institusi penerbit kartu. Institusi penerbit kartu dapat membebankan biaya atas penerbitan kartu atau dapat pula tidak membebankan biaya apa pun. Beberapa institusi membebankan fee kepada pihak penerima pembayaran (merchant) sebesar persentase tertentu dari nilai transaksi.[19]

I.       HUKUM MENGGUNAKAN KARTU DEBET

Menurut Wahbah al-Zuhaili, hukum menggunakan Kartu Debet adalah boleh (الجواز أو الإباحة) selama Pemegang Kartu (حامل البطاقة) menarik dana dari saldonya dan tidak ada beban bunga (فائدة ربوية) terhadap transaksi yang dilakukan.[20]

J.      PENUTUP DAN KESIMPULAN

1.      Kartu kredit yang dikeluarkan oleh Bank Konvensional mengandung unsur riba yakni dengan adanya bunga dalam persentase bulanan atau pun tahunan dan bunga dalam setiap transaksi yang menggunakan kartu kredit.

2.      Oleh sebab adanya bunga, dikeluarkanlah Kartu Kredit tanpa bunga yang disebut Syariah Card dan telah dikeluarkan fatwa tentang kebolehannya oleh DSN-MUI.

3.      Syariah Card yang berfungsi sebagai kartu kredit tidak menggunakan bunga didalamnya.

4.      Selain Kartu Kredit, ada pula Kartu Debet yang memiliki bentuk berbeda dalam penggunaannya dalam transaksi.

5.      Kartu Debet tidak melanggar prinsip Syariah selama tidak menggunakan bunga didalamnya    

DAFTAR PUSTAKA

Al-Zuhaili, Wahbah. al-Mu’amalat al-Maliyah al-Muashirah. Cet-3. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.

Irsyad, Mahmud Abd al-Karim Ahmad. al-Syamil fi Mu’amalat wa ‘Amaliyyat al-Masharif al-Islamiyah. Cet-1. Yordania: Dar al-Nafais, 2001.

Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya. Cet-1. Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 2010.

Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa:

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Bank Indonesia 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card.

---

[1] Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Bank Indonesia 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

[2] Mahmud Abd al-Karim Ahmad Irsyad, al-Syamil fi Mu’amalat wa ‘Amaliyyat al-Masharif al-Islamiyah. Cet-1. (Yordania: Dar al-Nafais, 2001), h. 180.

[3] Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya. Cet-1. (Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 2010), h. 402.

[4] Pasal 1 Ayat (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

[5] Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

[6] Diunduh dari www. mekanisme kartu kredit.com

[7] Wahbah al-Zuhaili, al-Mu’amalat al-Maliyah al-Muashirah. Cet-3. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h. 544.

[8] Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card..

[9] The Fiqh Islamic Council, sebuah lembaga riset Islam di Jeddah, menggunakan istilah Credit Card yang berarti Kartu Kredit. Syariah Card adalah istilah yang digunakan oleh DSN-MUI dalam fatwanya.

[10] Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card..

[11] Semua bentuk fee yang tersebut di atas harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee. Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006.

[12] Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card..

[13] Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card..

[14] Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya. Cet-1. (Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 2010), h. 404.

[15] Dasar hukum yang kami sajikan berdasarkan  Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card..

[16] Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card.

[17] Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Bank Indonesia 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) menggunakan istilah Kartu Debet sesuai dengan Bahasa Indonesia. Ada pula yang menggunakan istilah Kartu Debit yang merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu Debit Card.

[18] Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Bank Indonesia 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

[19] Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya. Cet-1. (Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 2010), h. 405.

[20] Wahbah al-Zuhaili, al-Mu’amalat al-Maliyah al-Muashirah. Cet-3. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h. 540.